MANUSIA DAN E-GOVERNMENT

MANUSIA DAN E-GOVERNMENT

                                                MANUSIA DAN E-GOVERNMENT

(Penelusuran kehidupan HARTATI dalam masyarakat yang berinteraksi, bersosialisasi dengan AKAL BUDI nya yang melahirkan INOVASI berupa  e-government)

     Sepanjang hidupnya manusia akan hidup dan berhubungan dengan banyak orang dalam masyarakat dan sebagai makhluk sosial disadari atau tidak manusia melakukan interaksi dengan individu lain. Secara kodrati manusia merupakan mahluk sosial yang artinya mahluk yang tidak dapat hidup sendiri  tanpa pertolongan orang lain. Hal ini yang mendorong manusia untuk terus berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia di lingkungannya. Interaksi terus dilakukan manusia karena manusia itu sendiri harus:

1)      Meneruskan / mengembangkan keturunannya

2)      manusia harus mempertahankan hidupnya

3)       manusia terdorong untuk melaksanakan kehidupan bersama

4)      manusia terdorong untuk memenuhi kehidupannya.

Proses sosialisasi merupakan aktivitas belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk mengetahui secara  seksama mengenai cara-cara bergaul di dalam masyarakat. Apabila sosialisasinya sesuai dengan norma nilai yang berlaku dalam  masyarakat maka sosialisasinya boleh dikatakan sempurna tetapi apabila gagal dalam bersosialisasi maka disebut MALADJUSTMENT. Melalui proses sosialisasi seorang individu akan memperoleh pengetahuan, nilai dan norma yang akan membekali individu tersebut dalam proses bergaul. Perlu kita ingat bahwa proses sosialisasi seorang individu berlangsung sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya, manusia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai seorang manusia yang terlahir di dunia yang dilengkap dengan kesadaran dan akal budi, sehingga kesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak dan merasa.  Melalui pikirannya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan yang terdiri dari 2 komponen yaitu ILMU dan PENGETAHUAN .  ILMU adalah kumpulan pengetahuan ilmiah yang di susun secara sistematis dan diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu yang kebenarannya dapat diuji secara kritis oleh orang lain. PENGETAHUAN adalah kesan dalam pikiran manusia sebagai penggunaan panca indranya. ILMU PENGETAHUAN adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran / pemikiran selalu dapat diperiksa, ditelaah atau pun dikontrol secara kritis oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Dengan kehendaknya manusia mengarahkan prilakunya dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangannya. Sehubungan dengan manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan manusia yang terlahir dengan dibekali akal dan budi yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan  menunjukan bahwa manusia tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Hal ini terbukti dengan terciptanya berbagai macam hasil dari ilmu pengetahuan itu sendiri, seperti ditemukannya beberapa alat elektronik dan teknologi yang semakin lama semakin canggih, yang kesemuanya tercipta dari perpaduan hasil interaksi, sosialisasi dan akal budi yang terus dikembangkan secara kebersamaan selaku mahluk sosial yang merupakan bagian dari masyarakat. Bahkan di tahun 1990-an beberapa negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan yang menggunakan elektronik  (Amerika serikat, Selandia baru, Kanada, Singapore) dan beberapa negara Asia, Australia, dan Inggris. Hal ini tidak lain untuk memberikan kenyamanan bagi warga negara dalam mengakses informasi pelayanan pemerintah kepada publik dimulai dari komputerisasi. Bahkan, di tahun 2003 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan  E-gavernment di Indonesia. Sejak saat itu kebanyakan instansi/departemen mulai dari tingkat pusat sampai daerah mulai membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (E-Govermernment) yang dapat digunakan sebagai informasi dan pelayanan warga dalam urusannya. Manfaat E-Government itu sendiri adalah :

1.       Memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada para stekecholder ( masyarakat, kalangan bisnis, industri).

2.       Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN).

3.       Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stekcholder untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4.       Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak yang berkepentingan.

5.       Menciptakan suatu lingkungan yang baru.

6.       Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain yang merupakan mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Demikianlah sekilas mengenai cerita hasil manusia yang berinteraksi dan bersosialisasi dengan perpaduan  menggunakan nilai, norma dan akal budinya yang  banyak melahirkan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan ini.

Tugas e-government pak suplirahim

1.      Jelaskan apa landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan e-government dalam pelayanan publik !

Jawab       :

Landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan e-government dalam pelayanan publik adalah INTRUKSI PRESIDEN NO. 03 TAHUN 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia karena sejak dikeluarkan undang-undang ini, semua instansi yang ada mulai dari tingkat pusat sampai daerah mulai membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (e-government) yang dapat memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat (warga) dan meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang ada. Demokratis.

2.      Jelaskan sejarah e-government dalam penggunaan yang luas !

Jawab       :

Beberapa negara di dunia seperti, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang, Australia dan Inggris di tahun 1990an mulai menggunakan sistem pemerintahan yang menggunakan elektronik (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Dengan penggunaan TIK ini diharapkan warga negara akan lebih nyaman ke informasi dan layanan pemerintah begitu juga ke pelayanan publik. Sehingga, di tahun 2003 pemerintah mengeluarkan instruksi presiden no. 03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia. Sejak adanya instruksi presiden tersebut maka, semua instansi departemen di tingkat pusat hingga daerah-daerah mulai membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (e-government).

3.      Apakah manfaat e-government dalam penggunaan yang luas ?

Jawab       :

1.      Memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) ;

2.      Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN) ;

3.      Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari ;

4.      Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan ;

5.      Menciptakan suatu masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi ;

6.      Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pihak pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

4.      Apa saja model penyampaian e-government yang umum dijumpai ?

Jawab       :

1.      Government to Citizen atau Government to Customer (G2C)

Model ini mempunyai tujuan utama mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2.      Government to Bussiness (G2B)

Sebuah pemerintahan mempunyai tugas utama membentuk sebuah lingkungan bisnis yang konduksif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagai mestinya.

3.      Government to Government (G2G)

Kebutuhan negara-negara di era globalisasi untuk saling berkomunikasi tidak hanya sekedar berdiflomasi semata namun lebih dari itu, yaitu untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahn dll) dalam hal melakukan administrasi perdagangan, proses politik, mekanisme hubungan sosial, budaya, dll.

4.      Mobile Government (M-Government)

5.      Ugiquitous Government (U-Government)

6.      Aplikasi GIS/GPS untuk e-government (G-Government)

7.      Non-internet

8.      Teknologi pollong station

5.      Apa saja kunci sukses pelaksanaan e-government oleh pemerintah atau swasta masyarakat ?

Jawab       :

1.      Dukungan (Support)

Dukungan ini diutamakan datang dari pemerintah, pimpinan pemerintah yang berada dari level tertinggi (presiden, gubernur, walikota). Bentuk-bentuknya :

-          Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya

-          Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dll) di setiap tatanan pemerintah

-          Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung

-          Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dn masyarakat secara umum

2.      Nilai (Value)

Disamping pemerintah yang menentukan manfaatnya e-government juga masyarakat

3.      Kemampuan (Capacity)

Adalah unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-government

6.      Jelaskan sistem informasi nasional di Indonesia !

Jawab       :

-          Sistem Informasi :

o   Pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja atau proses bisnis yang sesuai dengan azaz efisiensi dan efektifitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

o   Pengelolaan informasi di seluruh tingkatan pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

-          Ruang lingkup pengembangan sistem informasi nasional :

1.       

2.      Suprastruktur

3.      Infrastruktur sistem informasi

4.      Integrasi sistem informasi nasional

5.      Lembaga pendukung teknis

7.      Sebutkan dan jelaskan 5 portal terbaik di dunia. Portal negara apa saja yang anda ketahui !

Jawab       :

5  Portal terbaik di dunia adalah adalah:

1)      Portal pemerintah Canada

2)      Portal kementerian sosial RI

3)      Portal kementerian tenaga kerja dan kesejahteraan sosial Anggola

4)      Portal Nasional republik Korea

5)      Portal pemerintah Singapura

8.      Alamat blok :     tatihartati6865.blogspot.com         

Tugas Membuat EM4

Effective Microorganism 4 atau disingkat EM4 merupakan starter mikroorganisme yang banyak manfaatnya untuk pertanian juga peternakan.
Kali ini kita akan membuat EM4 dengan metode kelima. Bahan-bahan dan cara pembuatannya dikutip dari blog Pak Profesor Supli Rahim www.suplirahim-egov.blogspot.com.

Bahan-bahan untuk membuat EM4

 Bahan-bahannya:
1. Gula pasir 1 kilogram  (bisa juga diganti gula merah)
2. Terasi seperempat kilogram.
3. Dedak  1,5 kilogram
4. Ragi tape 15 butir ditumbuk  halus.
5. Air biasa 5 liter

Masak air sampai mendidih.

Cara Membuat:

1. Air dimasak sampai mendidih.
Sembari menunggu air mendidih mari siapkan wadah untuk tempat mencampur sekaligus menyimpan semua bahan.

2. Angkat air dan masukkan gula, terasi juga dedak. Aduk terus sampai tercampur rata.

Masukkan gula

Masukkan terasi

Masukkan dedak

Aduk dan tunggu campuran hingga dingin.

 

3. Setelah semua bahan tercampur, diamkan selama 3 sampai 4 jam atau hingga campuran dingin. Selanjutnya masukkan ragi tape yang telah ditumbuk halus dan aduk lagi.

Masukkan ragi yang ditumbuk halus.

4. Tutup campuran dan simpan di tempat lembab.Tunggu sekitar 15  hari dan EM4 pun siap  digunakan.

Simpan campuran dalam wadah tertutup.

Pengertian E Goverment dan Manfaatnya

Pengertian E-Goverment dan Manfaatnya

 

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.

E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
• Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
• Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
• Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsepe-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:
• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
• Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
• Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Governmentyang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

…………………………………………………………………………………………………………
Konsep E-Gov yang diterapkan atau yang mulai di gunakan di Indonesia
konsep E-goverment di Republik Indonesia telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ( Informationand Communication Technology/ICT ) untuk membangun electronic government for a good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannyaadalah agar infrastruktur ICT yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah.
Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e-gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat.
E-Gov  dapat mengefisiensikan peningkatan pelayanan publik dengan artian Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, contoh nya pada departemen kesehatan ini adalah ketika sebuah komunitas ingin mendirikan sekolah kesehatan mereka bias melihat procedure pada website ini dengan aturan yang sudah di tuliskan pada website.
Penerapan e-government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dgn kondisi internal mikro dan makro artinya kondis eksternal di sebuah negara yaitu kondisi pergolakan poltik dunia dan kemajuan teknologi, adanya arus globalisasi itulah yang menyebbkan e-gov menjadi sangat penting Kondisi mikro yaitu kondisi dalam negeri itu sendiri, kondisi polItik ekonomi budaya dan sosial politik yang sedang berlangsung, apakah negra tersebut mampu atau tidak melaksnakan e-gov tersebut.
Implementasi E-Gov akan menimbulkan banyak tugas dan tanggung jawab dalam transaksi dan interaksi “public service” ini maka hal itu dapat pula di bantu dengan Penggunaan e-Government juga sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas di sini dapat diperoleh karena otonomi daerah lebih menekankan pada kedekatan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat.efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daearah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sumber: http://hanisananiati.blog.fisip-untirta.ac.id

 

 

 

biodata hartati

Hartati lahir di Palembang, 6 Agustus 1965
Pendidikan S1 ia tamatkan dari STKIP PGRI Palembang jurusan Sejarah
Bekerja di SMAN 18 Palembang
Kode 1.1.4
Saat ini sedang melanjutkan pendidikan di S2 MAP Stisipol Candaradimuka Palembang
email: tatihartati6865@gmail.com

tess

Posting Perdana

Posting perdana blog...:)